Panen Semangka Rugi, Apakah Wajib Zakat?

 Panen Semangka Rugi, Apakah Wajib Zakat?

Oleh

Prof.Dr.H. Achmad Zuhdi Dh, M.Fil I

 

Pertanyaan

            Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengasuh Konsultasi Agama MATAN hafidhakumullah. Saya seorang petani semangka. Mohon penjelasan mengenai zakat hasil pertanian. Sebagai contoh, saya menanam semangka di lahan seluas satu hektar dengan modal sekitar Rp50.000.000. Modal tersebut bukan berasal dari uang pribadi, melainkan hasil pinjaman (utang). Setelah panen saya memperoleh sekitar 15 ton semangka. Namun karena harga sedang jatuh menjadi Rp3.000/kg, hasil penjualan hanya sekitar Rp45.000.000. Dengan demikian saya justru mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000.

            Kalau dihitung berdasarkan jumlah hasil panen, tampaknya sudah mencapai nisab. Akan tetapi secara kenyataan saya belum memperoleh keuntungan, bahkan masih memiliki utang. Apakah dalam kondisi seperti ini saya tetap wajib mengeluarkan zakat pertanian? Terima kasih atas penjelasannya (Sutipyo Pamekasan).

 

Jawaban

            Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

            Semoga Allah Swt. memberikan keberkahan kepada usaha Bapak, melapangkan rezeki, serta mengganti setiap kesulitan dengan hasil panen yang lebih baik. Pertanyaan seperti ini sangat sering diajukan oleh para petani, khususnya petani hortikultura seperti semangka, melon, cabai, tomat, bawang, dan berbagai komoditas buah lainnya yang membutuhkan modal besar, sementara harga jualnya sangat bergantung pada kondisi pasar.

            Persoalan ini menarik karena fikih klasik lahir pada masa ketika sistem pertanian masih sederhana. Biaya produksi relatif kecil, irigasi banyak mengandalkan hujan, dan petani umumnya tidak bergantung pada modal pinjaman. Sementara itu, pertanian modern menuntut biaya yang jauh lebih besar, mulai dari pembelian benih unggul, pupuk, pestisida, mulsa plastik, tenaga kerja, sewa lahan, biaya pengairan, hingga distribusi hasil panen. Tidak jarang seluruh modal tersebut berasal dari utang.

            Karena itu, para ulama kontemporer kembali mengkaji bagaimana ketentuan zakat pertanian diterapkan dalam kondisi seperti sekarang.

Dasar Kewajiban Zakat Pertanian

Allah Swt. berfirman:

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya." (QS. al-An‘ām [6]: 141).

            Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban zakat hasil pertanian. Menariknya, Allah menggunakan ungkapan "pada hari panennya", menunjukkan bahwa zakat pertanian tidak menunggu haul (kepemilikan satu tahun), sebagaimana zakat emas, perak, maupun perdagangan. Rasulullah saw. juga bersabda:

فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Tanaman yang diairi hujan, mata air, atau air yang mengalir sendiri, zakatnya sepersepuluh (10%). Adapun yang diairi dengan biaya atau tenaga, zakatnya seperdua puluh (5%)." (HR. al-Bukhari No. 1483).

            Hadis ini menunjukkan bahwa syariat telah mempertimbangkan adanya perbedaan beban biaya dalam pengairan. Tanaman yang memerlukan biaya lebih besar memperoleh kadar zakat yang lebih ringan.

Apakah semangka termasuk hasil pertanian yang harus dizakati

Sebagian ulama berpendapat bahwa semangka tidak termasuk hasil pertanian yang wajib dizakati. Ini merupakan pendapat jumhur ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) yang membatasi zakat pertanian hanya pada tanaman yang menjadi makanan pokok, dapat disimpan lama, dan ditakar, seperti padi, gandum, kurma, dan sejenisnya (al-Nawawi, al-Majmu’, V/428, Ibn Qudamah, al-Mughni, II/294).

Namun, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua hasil bumi yang dibudidayakan dan bernilai ekonomi, termasuk semangka, tetap wajib dizakati.  Allah berfirman:…."...dan infakkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. al-Baqarah [2]: 267). Menurut Abu Hanifah, ayat tersebut bersifat umum mencakup seluruh hasil pertanian yang bernilai ekonomi (Baca al-Kasani, Badai’ al-Sanai’, II/53). Pendapat ini didukung oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi (Fiqh al-Zakat, I/312).

Nisab Zakat Pertanian

            Mayoritas ulama menetapkan bahwa zakat pertanian diwajibkan apabila hasil panen mencapai lima wasaq, berdasarkan sabda Nabi saw.:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq." (HR. al-Bukhari 1484 dan Muslim 2313).

            Lima wasaq menurut ukuran sekarang diperkirakan sekitar 653 kilogram gabah, meskipun terdapat sedikit perbedaan konversi di kalangan ulama. Dalam kasus semangka, jumlah panen 15 ton tentu telah melampaui nisab apabila dihitung berdasarkan kuantitas hasil panen.

            Namun, muncul pertanyaan baru: apakah nisab saja sudah cukup menjadi dasar kewajiban zakat meskipun petani justru mengalami kerugian? Inilah letak perbedaan pendapat para ulama.

Pendapat Pertama: Biaya Produksi dan Utang Tidak Menggugurkan Zakat

            Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa zakat pertanian dihitung berdasarkan hasil panen kotor. Selama panen mencapai nisab, zakat tetap wajib dikeluarkan, sekalipun petani memiliki utang atau mengeluarkan biaya besar.

            Mereka memahami bahwa perintah Allah dalam QS. al-An‘ām ayat 141 bersifat umum, tanpa menyebutkan adanya pengurangan biaya produksi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْعُشْرِ (زَكَاةِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ)

"Utang tidak menggugurkan kewajiban zakat hasil pertanian dan buah-buahan" (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, III/171).

            Pendapat serupa dapat ditemukan dalam Radd al-Muḥtār, VI/455 karya Ibn 'Ābidīn serta Syarḥ Muntahā al-Irādāt, I/394 karya al-Buhūtī. Menurut kelompok ini, zakat pertanian merupakan hak Allah yang berkaitan langsung dengan hasil bumi, bukan dengan keuntungan usaha.

Pendapat Kedua: Biaya Produksi dan Utang Diperhitungkan

            Sebaliknya, sebagian sahabat, tabi'in, dan banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa biaya produksi dapat dikurangi terlebih dahulu, terutama apabila biaya tersebut sangat besar sehingga petani belum memperoleh keuntungan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar dalam sebagian riwayat, Atha', dan dipilih oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi. Ibnu Abbas berkata:

يَقْضِي مَا أَنْفَقَ عَلَى ثَمَرِهِ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ

"Ia terlebih dahulu menutupi seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk tanamannya, kemudian menunaikan zakat dari sisa yang masih ada" (HR. al-Baihaqi, Ma'rifah al-Sunan wa al-Ātsār, No. 8330, VI/151).

            Syekh Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat bertujuan mengambil sebagian harta dari orang yang benar-benar memiliki kelebihan harta (al-ghinā'). Apabila seluruh hasil panen habis untuk membayar biaya produksi, bahkan masih menyisakan utang, maka tujuan zakat belum terwujud. Beliau menyatakan bahwa biaya produksi yang besar dan utang yang berkaitan langsung dengan usaha pertanian dapat memengaruhi kewajiban zakat (Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, Juz I/398).

Pertimbangan Maqāṣid al-Syarī'ah

            Pendapat kedua dinilai lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu mewujudkan keadilan dan menghilangkan kesulitan. Allah Swt. berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. al-Baqarah [2]: 286).

Demikian pula firman-Nya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Dalam kaidah fikih juga dikenal prinsip:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Serta:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan."

            Apabila seorang petani yang sedang merugi masih diwajibkan membayar zakat, padahal ia belum mampu menutup biaya produksi dan masih memiliki utang, maka tujuan syariat untuk menjaga harta (ḥifẓ al-māl) justru dapat terganggu.

Bagaimana dengan Kasus Penanya?

            Mari kita lihat simulasi yang disampaikan. Modal produksi: Rp50.000.000 (berasal dari utang). Hasil panen: 15 ton. Harga jual: Rp3.000/kg. Total penjualan: Rp45.000.000. Dengan demikian: Rp45.000.000 – Rp50.000.000 = -Rp5.000.000. Artinya, hasil panen belum mampu menutup seluruh biaya produksi. Secara ekonomi, petani belum memperoleh keuntungan, bahkan masih memiliki kewajiban melunasi utang sebesar sekitar lima juta rupiah.

            Apabila mengikuti pendapat mayoritas ulama klasik, zakat tetap wajib karena hasil panen telah mencapai nisab. Namun, apabila mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, maka dalam kondisi ini petani belum berkewajiban menunaikan zakat pertanian, sebab hasil panennya belum menjadi harta yang benar-benar berkembang (an-namā'), bahkan masih habis untuk menutup biaya usaha.

Pendapat yang Lebih Relevan

            Melihat karakter pertanian modern yang padat modal dan penuh risiko, pendapat kedua tampak lebih sesuai untuk diterapkan. Sebab, zakat pada hakikatnya merupakan instrumen pemerataan kekayaan, bukan beban tambahan bagi orang yang sedang mengalami kerugian.

            Petani yang gagal panen atau mengalami kerugian justru termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan ekonomi. Bahkan apabila ia tergolong gharim (orang yang terlilit utang karena kebutuhan yang dibenarkan syariat), ia berpotensi menjadi pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah [9]: 60, bukan sebaliknya.

            Karena itu, penerapan hukum zakat pertanian pada era modern hendaknya tetap berpijak pada nash-nash syariat sekaligus mempertimbangkan tujuan hukum Islam, sehingga zakat benar-benar menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial, bukan memperberat beban masyarakat yang sedang kesulitan.

Kesimpulan

            Berdasarkan ilustrasi yang Bapak sampaikan, hasil panen semangka memang mencapai nisab dari sisi jumlah panen, tetapi hasil penjualannya hanya Rp45.000.000, sedangkan modal yang dikeluarkan mencapai Rp50.000.000 dan seluruhnya berasal dari utang. Artinya, Bapak masih mengalami kerugian sehingga belum memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.

Perlu diketahui bahwa kewajiban zakat atas buah semangka merupakan masalah khilafiyah. Menurut jumhur ulama (Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali), semangka tidak termasuk hasil pertanian yang wajib dizakati karena bukan makanan pokok dan tidak dapat disimpan lama. Adapun Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua hasil bumi yang dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi, termasuk semangka, wajib dizakati. Pendapat ini juga didukung oleh sejumlah ulama kontemporer, di antaranya Syekh Yusuf al-Qaradawi, yang memandang bahwa zakat hasil pertanian seyogianya mencakup seluruh hasil bumi yang produktif dan bernilai ekonomis.

Namun demikian, sekalipun mengikuti pendapat yang mewajibkan zakat semangka, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah biaya produksi dan utang dapat dikurangkan terlebih dahulu. Menurut pendapat yang memperhitungkan biaya produksi dan utang, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dipilih oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi serta sejumlah ulama kontemporer, dalam kondisi Bapak yang masih mengalami kerugian, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, karena belum terdapat kelebihan harta yang menjadi objek zakat. Wallāhu a'lam bi al-shawāb.

 (Artikel ini telah dimuat di Majalah MATAN PWM Jawa Timur pada Edisi September 2026)

Top of Form

 

Bottom of Form